Seperti biasa yang dikenal dengan lagu lama pemerintah Indonesia mempertahankan eksistensi bangsa Papua di bawah sayap NKRI. Pendekatan militeris, harta/kekuasaan dan seksualis merupaka lagu lama pemerintah Indonesia yang senantiasa diputar semasa eskalasi suhu politik Papua yang terindikasi berpotensi menuju disintegrasi keutuhan NKRI. Semenjak bangsa ini (Papua) dicaplok kedalam bingkai NKRI tidak terlepas juga melalui pola pendekatan militeris alias yang dikenal dengan operasi mandala dan harta/kekuasaan (Misalnya pengadaan beras dan alat kerja), seksualis.

Operasi mandala merupaka cikal bakal desain pemerintah memenangkan kekuasaan belanda di atas tanah Papua. Yang selanjutnya diikuti juga dengan operasi-iperasi lainnya yang hingga berujung tahun 1969 puncak PEPPER. Sementara pendekatan memenangkan mindset berpikir orang Papua dibius/dihipnotis dengan harta berupa beras dan perempuan jawa atau lainnya kepada yang dianggap orang berpengaruh dalam tatanan sosial budaya orang Papua.

Pendekatan keadaan di atas dibawah hingga memenangkan PEPERA yang hingga kini NKRI mengabsahkan final. Namun bahwasannya orang Papua mengklaim tidak sah karena tidak prosedural dan cacat moral. Pendekatan militer yang dominasi kekuaatan militer Indonesia melahirkan situasi yang penuh traumatis dan intimidasi kepada rakyat Papua terutama orang Papua yang dianggap kontra bergabung dengan Indonesia. Mereka (orang Papua) dikarantina dengan versi Indonesia sebagai upaya memenangkan PEPERA 1969. Sembari itu, Indonesia membuat keadaan para delegasi dengan keadaan harta dan perempuan hingga terlena hotel-hotelan di Jakarta.

Keadaan demikian pada tahun 1998 yang memsuki situasi politik Papua yang tegang, panas dan masif dalam seruan ingenious Papuans people demand self determination. Indonesia kembali memainkan pendekatan yang similar hingga orang Papua yang pro Papua merdeka dimangsa militer misalnya an. Theys H. Eluay sementara tim seratus yang diutus diduga bius dengan harta/kekuasaan dan perempuan kulit putih. Sehingga ditawarkan dengan dewa otsus yang Indonesia klaim win-win solution. Seyogianya rakyat Papua meminta penentuan nasib sendiri yang terlepas dari NKRI.

Setahun lagi berakhinya masa otsus di tanah Papua. Kini otsus menjadi pembahasan polemik memicu kontraversi antara menolak dan menerima RUU otsus. di balik sekat-sekat ini, Indonesia muncul lagi dengan lagu lama atau pendekatan lama. Banyak rakyat Papua yang dibius harta menerukan otsus lanjut. Tidak hanya rakyat Papua tetapi juga elit-elit lokal Papua, akademisi dan pencari perhatian negara yang dirasuki karena haus kekuasaan dan harta yang ikut berkompetisi memenangkan lanjut OTSUS. Bukan semata-mata karena melihat permintaan rakyat melainkan permintaan perut sendiri yang menggarap dan mengisap darah rakyat Papua.

Rakyat Papua pemilik hak absolut atas penentuan menolak atau menerima telah menunjukan sikap otentik yang bertumbu dari dasar hati bahwa menolak RUU OTSUS. Keadaan ini terindikasi adanya demonstasi penolakan otsus yang terjadi seluruh tanah air Papua bahkan dihimbu dengan RDP Papua barat secara totalitas suara yang bergema dan digaungkan bahwa Orang Papua harus terpisah dari NKRI. Tetapi adanya kepentingan NKRI di atas tanah Papua maka masih saja didayaupayakan melalui pendekatan lama misalnya pendistribusian dan penjagaan ketat militer yang tersebar di tanah Papua salah satunya di KM 100 antara Paniai-Nabire, pemberian dana, penerapan tenaga kerja PNS, perekrutan anggota militer khusus orang Papua, pemekaran daerah provinsi/kabupaten dll.

Mengapa lagu lama pemerintah Indonesia masih diterapkan? Satu Sisi dari pemerintah Indonesia adalah opportunity (peluang) sementara orang Papua adalah weakness (kelemahan). Kelemahan orang Papua adalah kesempatan dan peluang Indonesia memainkan gayanya sebagai upaya mempertahankan eksistensi teri tori tanah air dan manusia Papua. Dugaan kelemahan yang tercipta dikarenakan orang Papua yang telah mengalami transformasi pandangan dan pemikiran dari hidup kecukupan dan bergantung pada alam ke keserakahan adanya hidup cenderung bergantung pada modernitas atau produk nasional dan global.